Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah masalah keberadaan kapal-kapal pencuri ikan yang seringkali melanggar batas-batas wilayah perairan Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Tantangan utama dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah upaya pencegahan dan penindakan terhadap kapal-kapal ilegal yang merugikan sumber daya kelautan Indonesia.”
Strategi penegakan hukum di laut Indonesia perlu terus dikembangkan agar dapat mengatasi tantangan tersebut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman, “Strategi yang efektif dalam penegakan hukum di laut Indonesia adalah dengan meningkatkan kerja sama antara instansi terkait seperti TNI AL, Polri, dan PSDKP.”
Salah satu contoh strategi yang telah dilakukan adalah Operasi Patkamla 2021 yang diluncurkan oleh Bakamla untuk meningkatkan penegakan hukum di laut Indonesia. Menurut Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Operasi Patkamla 2021 merupakan upaya penguatan kapasitas penegakan hukum di laut Indonesia melalui patroli dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan.”
Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam penegakan hukum di laut Indonesia, seperti kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, “Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam upaya penegakan hukum di laut Indonesia.”
Dengan adanya kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait dan masyarakat, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat semakin efektif dan dapat melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bakamla, “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan penegakan hukum di laut Indonesia demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya kelautan Indonesia.”