Pemanfaatan sistem informasi maritim dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim di Indonesia menjadi hal yang krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban laut. Dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi maritim, perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Hukum dan HAM.
Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Agus Suherman, “Pemanfaatan sistem informasi maritim dapat membantu dalam memantau aktivitas kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia. Dengan adanya sistem informasi maritim yang baik, penegakan hukum maritim dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.”
Salah satu contoh pemanfaatan sistem informasi maritim yang telah dilakukan adalah penggunaan Automatic Identification System (AIS) untuk melacak posisi dan kecepatan kapal-kapal di laut. Hal ini memudahkan dalam mengidentifikasi kapal-kapal yang melakukan pelanggaran hukum maritim seperti pencurian ikan, pembajakan kapal, dan penyelundupan barang terlarang.
Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, “Pemanfaatan sistem informasi maritim merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan. Dengan adanya sistem informasi maritim yang handal, diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan di laut dan melindungi kekayaan laut Indonesia.”
Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi maritim di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dalam pengelolaan data dan informasi maritim. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara berbagai pihak untuk memastikan sistem informasi maritim dapat berjalan dengan baik.
Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi maritim dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim di Indonesia, diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban laut serta melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia perlu terus mengembangkan teknologi dan sistem informasi maritim yang dapat mendukung upaya pengawasan dan penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia.